ARQUIDIOCESISDGO — Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto meminta pemerintah sigap dan bersiap mengantisipasi ancaman perang besar antara Israel dan Iran. Ia menyebut perang saat ini sudah sangat berbeda atau canggih, apabila menyebar maka bisa berdampak pada stabilitas Indonesia.
“Ini yang kita harapkan, Pak Presiden Prabowo harus siap dan sigap mengantisipasi. Pemahaman siap, tentu kita tidak berperang, tapi siap terhadap dampak ikutan lainnya. Ternyata perang modern beda sekali dengan perang yang kita persepsikan seperti sekarang,” kata Utut di Komplek Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Utut juga meminta Kemenlu bertinda cepat dan tepat mengevakuasi atau menjemput warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Teheran, Iran.
Ada baiknya dipikirkan untuk dievakuasi ke daerah atau ke wilayah yang memang dianggap aman atau kembali. Saya belum cek berapa banyak (WNI) di Iran, tapi biasanya paling tidak kalau lima ratusan ke seribu biasanya ada,” kata dia.
Menlu Diminta Sigap
Wasekjen PDIP Itu juga meminta Menteri Luar Negeri Sugiono sigap menanggapi situasi dan perkembangan perang dan menjalin komunikasi intens dengan Dubes di Iran.
“Idealnya, Pak Menlu Sugiono juga mengundang Dubes RI di Teheran untuk memberikan laporan tertulis, karena beliau yang ada di Teheran, dan di Teheran yang terluka atau yang wafat, atau instalasi apa saja yang rusak akibat perang yang baru berjalan tiga hari ini,” kata Utut
Selain itu, Utut juga menilai seharusnya Menteri Pertahanan juga ikut mencermati perang Israel-Iran ini. Sebab, perang ini sungguh berbahaya.
“Ini mestinya Pak Menteri Pak Sjafrie Syamsuddin, Dirjen Kekuatan Pothan; potensi pertahanan, Dirjen Renhan; rencana pertahanan. Kemudian juga para Kepala Staf harus mencermati dan idealnya membuat laporan,” kata dia.
Pertahanan RI
Sementara itu, Utut juga menyinggung soal anggaran dan strategi pertahanan di RI apakah sudah siap menghadapi perang. Ia menyebut jika perang menyebar maka anggaran Indonesia yang terbatas akan langsung habis.
“Kalau di kita peluru kendali ini kalau bisa berlangsung 2 minggu saja lebih dari APBN kita tuh, anggarannya yang Rp 3.621 Triliun,” ungkapnyaz.
“Mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran buat APBN kita, APBN kita selama ini hanya mengerti untuk belanja. APBN kita tidak ada konsep menabung nah sementara untuk hal-hal urgent begini kan tidak dianggarin,” pungkas Utut.